REVIEW SARASEHAN "KOMPETISI OLAHRAGA ANTAR NEGARA: REFLEKSI SPROTIVITAS DAN NASIONALISME"

Ganefo (Games of New Emerging Forces)

Presiden Pertama RI Soekarno pernah menggetarkan dunia lewat bidang olahraga saat mengambil posisi sebagai pemimpin dunia yang berani mengambil keputusan berseberangan. Pada tahun 1963, Soekarno menjadi pelopor pembentukan Ganefo sebagai ajang olahraga tandingan dari Olimpiade. Langkah itu diambil sebagai bentuk menjaga martabat bangsa.

Ganefo (Games of New Emerging Forces) punya sejarah panjang. Pada masanya, kehadiran Ganefo yang merupakan pesta olahraga negara-negara berkembang itu seolah menegaskan bahwa politik tidak bisa dipisahkan dengan olahraga. Hal ini tentu sebagai bentuk aksi menentang doktrin Komite Olimpiade Internasional (KOI) yang berusaha memisahkan antara politik dan olahraga.

Perlu diketahui bahwa keputusan Bung Karno dan Indonesia mendirikan GANEFO muncul setelah adanya kecaman KOI yang bermuatan politis pada Asian Games 1962, karena kala itu Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan dengan alasan simpati terhadap Tiongkok dan negara-negara Arab. Lantas aksi ini diprotes KOI karena Israel dan Taiwan merupakan anggota resmi KOI.

Sampai akhirnya KOI menangguhkan keanggotaan Indonesia, dan Indonesia diskors untuk mengikuti Olimpiade Musim Panas 1964 di Tokyo. Ini pertama kalinya KOI menangguhkan keanggotaan suatu negara.

Ganefo dengan jargon Onward! No Retreat (Maju Terus! Pantang Mundur), berlangsung pada tanggal 10 sampai 22 November 1963. Kejuaraan olahraga ala negara-negara anti imperialis ini diikuti sekitar 2.700 atlet dari 51 negara di Asia, Afrika, Eropa (Timur), dan Amerika Latin.

Dibalik Asian Games 1962

Presiden RI Soekarno, punya cara tersendiri dalam mempersiapkan Indonesia sebagai tuan rumah yang baik. Pembangunan sarana olahraga dikebut dalam waktu satu tahun. Termasuk fasilitas penginapan para atlet. Semua kekuatan rakyat dikerahkan. Mereka bahu-membahu membangun infrastruktur. Tahun 1962, Asian Games ke 4 digelar di Jakarta, 24 Agustus-4 September 1962.

Sebanyak 17 negara berpartisipasi untuk memperebutkan medali pada 15 cabang olahraga yang dipertandingkan. Badminton adalah cabang olahraga yang pertama kalinya dipertandingan di ajang ini. Ada yang unik dibalik penyelenggaran Asian Games ketika itu. Pemerintah Indonesia mendapat tekanan dari negara-negara Arab dan Republik Rakyat Tiongkok. Akhirnya, pemerintah Indonesia menolak untuk mengeluarkan visa bagi delegasi Israel dan Taiwan. Tindakan tersebut menyalahi aturan Federasi Asian Games, karena sebelumnya Indonesia telah berjanji untuk mengundang semua anggota Federasi, termasuk mereka yang tidak memiliki hubungan diplomatik (Israel, Republik Tiongkok dan Korea Selatan).

Mengapa Indonesia menjadi tuan rumah? ceritanya panjang. Tanggal 23 Mei 1958, dilakukan pemungutan suara untuk tuan rumah Asian Games 1962 di Tokyo, Jepang sebelum Asian Games 1958. Dewan Federasi Asian Games memberikan dukungan terhadap ibukota Indonesia atas Karachi. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dengan anggota Sri Paku Alam VIII, Maladi dan, dr A.Halim, berhasil memenangkan 22 dukungan suara negara-negara anggota AGF Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games ke IV dengan menyingkirkan dukungan 20 suara yang memilih Karachi (waktu itu masih ibukota Pakistan). Atas dasar itulah Sukarno kemudian menerbitkan Keppres Nomor 239 yang membentuk Dewan Asian Games Indonesia yang bertanggung jawab menyukseskan hajatan besar Asian Games IV dengan membangun segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kebelangsungannya.

Untuk menyelenggaran event internasional itu, berbagai persiapan dilakukan. Presiden RI Soekarno melibatkan seluruh pejabat pemerintah, baik itu sipil maupun militer dan warga Jakarta untuk bahu membahu mensukseskan acara itu. Untuk mempercepat pembangunan, pada tahun 1961 dibentuk Komando Urusan Asian Games (KUPAG). Kali ini komando ada di tangan Presiden Soekarno dengan komandan pelaksanaan Mayor Jenderal D Suprayogi. Pembangunan infrastruktur Asian Games besar-besaran meliputi Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai pencanangan pembangunan kompleks Asian Games ke-4. Kawasan kompleks olahraga Senayan berdiri di beberapa bekas kampung yaitu kampung Senayan, Petunduan, Kebun Kelapa dan Bendungan Hilir. Stadion yang mulai dibangun pada pertengahan tahun 1958 dan penyelesaian fase pertamanya pada kuartal ketiga 1962 ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Gedung olahraga ini dibangun mulai sejak pada tanggal 24 Agustus 1962 sebagai kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka Asian Games 1962 mulai buka diresmikan sejak pada tanggal 24 Agustus 1962 yang diadakan di Jakarta. Pembangunannya didanai dengan kredit lunak dari Uni Soviet.

Selain stadion sepakbola, pembangunan infrastruktur Asian Games dilanjutkan dengan proyek stadion renang, stadion tenis, sereta stadion madya (sebelumnya disebut Small Training Football Field stau STTF), semuanya selesai dibangun dalam waktu satu tahun.

Guna menunjang kebutuhan penyiaran Asian Games, pada tahun 1961 pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan pendirian stasiun televisi nasional sebagai bagian dari persiapan Asian Games 1962. Pada tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan Republik Indonesia, R Maladi, menandatangani perjanjian tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T). Pada bulan Oktober, Presiden Soekarno memerintahkan pembangunan sebuah studio di Senayan, Jakarta dan dua menara televisi. TVRI menyiarkan transmisi uji pertama, pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari Istana Merdeka pada 17 Agustus 1962.

Pembangunan Kompleks Olahraga dan Stadion Senayan yang megah, pembangunan jalan baru termasuk Jalan MH Thamrin, Gatot Subroto dan Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia hingga TVRI semua dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu dibangun pula Monumen Selamat Datang yang digagas Presiden Soekarno sebagai lambang keramahan bangsa Indonesia menyambut para peserta Asian Games.

Hasil pertandingan selama hampir sebulan itu berhasil menempatkan Indonesia sebagai runner up atau juara umum ke-2 setelah Jepang. Asian Games 1962 ini merupakan turning point kejayaan olahraga Indonesia di mata dunia. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Soekarno yang ingin membuktikan pada dunia bahwa Indonesia yang baru merdeka pada saat itu bisa berprestasi di dunia olahraga.

Olimpiade 1956 Melbourne

Olimpiade Melbourne 1956 menjadi catatan sejarah bagi Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Toni Pogacnik, Indonesia tampil dalam multiajang bergengsi dunia itu. Penampilan Indonesia di Olimpiade Melbourne 1956 mendatangkan banyak pujian, terutama setelah melawan Uni Soviet pada perempat final.

Uni Soviet adalah satu di antara tim terkuat pada masa itu. Pertandingan ini dilangsungkan di Melbourne, Australia, dalam babak perempat final Olimpiade musim panas ke-16. Uni Soviet diprediksi bakal menang mudah atas Indonesia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Padahal, Indonesia kalah dari segi postur. Namun, keberanian meladeni lawan yang berpostur lebih besar jadi catatan yang dikenang hingga sekarang.

Melbourne terpilih sebagai kota tuan rumah untuk Olimpiade Musim Panas 1956 di Sidang Komite Olimpiade Internasional di Roma, Italia tahun 1949. Olimpiade ini menjadi yang pertama kalinya Olimpiade diadakan di Belahan Bumi Selatan dan Oceania, dan itu juga menandai kesempatan pertama bahwa Olimpiade dimainkan di luar Eropa dan Amerika Utara. Namun, menjelang Pertandingan, ada serangkaian boikot, masalah politik, dan kontroversi yang mengancam akan menaungi apa yang kemudian dikenal sebagai "Pertandingan Ramah".

Pada masalah politik, Perdana Menteri Victoria menolak untuk membagikan uang untuk pembangunan Desa Olimpiade, dan Perdana Menteri Sir Robert Menzies menolak untuk mengalokasikan dana federal. Kenyataannya, situasinya tampak begitu mengerikan sehingga Roma, yang sudah dipersiapkan untuk 1960 Games, sedang bersiap-siap sebagai tempat pengganti. Pada bulan April 1955, Presiden IOC Avery Brundage melakukan perjalanan ke Melbourne dan merasa tidak puas bahwa kota itu bisa menjadi tuan rumah Olimpiade dengan konstruksi yang tertinggal di belakang jadwal. Setelah pinjaman federal ke Victoria, kota ini akhirnya dapat menyelesaikan persiapan.

Sementara itu juga terdapat tiga peristiwa pemboikotan dalam Olimpiade Melbourne 1956; Belanda dan Spanyol menolak berpartisipasi karena keterlibatan Uni Soviet dalam Revolusi Hongaria, Kamboja, Mesir, Irak dan Lebanon memboikot Olimpiade Melbourne karena Krisis Suez, sedangkan Cina (Republik Rakyat Cina) juga ikut-ikutan memboikot karena keikutsertaan Taiwan (Republik Cina) dalam Olimpiade.

Pada Olimpiade München 1972 dan Olimpiade Montreal 1976, beberapa besar negara Afrika mengancam sebagai memboikot Olimpiade sebelum IOC melarang Afrika Selatan dan Rhodesia sebagai berpartisipasi karena rezim Apartheid mereka. Selandia Baru juga salah satu pendapat pemboikotan Afrika, sebab tim nasional rugbi mereka yang telah bertandang ke Afrika Selatan sebagai bertanding juga diperbolehkan ikut Olimpiade. IOC mengakui kasus yang pertama, namun menolak melarang Selandia Baru dengan pendapat bahwa rugbi bukanlah babak dari olahraga Olimpiade. Memenuhi ancaman mereka, dua puluh negara Afrika beserta Guyana dan Irak mengundurkan diri dari Olimpiade Montreal 1976 setelah beberapa atlet mereka berlaga dalam pertandingan. Taiwan juga memutuskan sebagai memboikot Olimpiade Montreal karena RRC mengintimidasi panitia sebagai melarang Taiwan bersaing menggunakan nama, bendera dan lagu kebangsaan Republik Cina. Taiwan tidak berpartisipasi lagi sampai Olimpiade Los Angeles 1984, di mana masa itu mereka berlaga di bawah nama Cina Taipei serta menggunakan bendera dan lagu kebangsaan yang baru.

Asian Games 1952 (Manila)

Diakui atau tidak, era 1950-an bakal dikenang sebagai salah satu periode termanis dalam sejarah sepakbola Indonesia. Alasan-alasan yang mendasari klaim tersebut antara lain: pertama, Tim Nasional Indonesia mampu menembus semifinal Asian Games 1954 di Manila walau akhirnya keok di laga perebutan medali perunggu melawan Myanmar. Kedua, Indonesia sukses menahan imbang salah satu kesebelasan top pada masa itu, Uni Soviet, dengan skor 0-0 di Olimpiade Melbourne 1956. Dan ketiga, Indonesia menggondol medali perunggu di Asian Games 1958 di Tokyo.

Publik menyebut pelatih berkebangsaan Yugoslavia, Antun "Toni" Pogacnik, sebagai sosok watak di balik lesatan sepakbola Indonesia pada era tersebut. Toni Pogacnik lahir di Livno (saat itu bagian dari Austria-Hungaria, saat ini bagian dari Bosnia-Herzegovina), 6 Januari 1913. Dia didatangkan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) pada rezim kepemimpinan Maladi.

Pogacnik berkontribusi masif atas perubahan yang terjadi dalam sepakbola Indonesia. Alih-alih datang layaknya bos dengan gaya "petantang-petenteng" seraya berteriak memberi instruksi kepada pemain-pemainnya dari pinggir lapangan, Pogacnik lebih suka turun langsung ke lapangan buat melatih dasar-dasar permainan sepakbola kepada anak asuhnya; mulai dari menendang, mengumpan, menyundul, mengontrol bola, sampai melakukan tekel. Antun Pogacnik sadar jika kemauan keras pemain-pemain Indonesia tak dibarengi dengan teknik olah bola mumpuni dan kecerdasan dalam bermain. Hal itulah yang coba dibenahi Pogacnik.

Di sisi lain, sejak 1950 Maulwi masuk tim nasional sepakbola Indonesia sebagai kiper, juga kapten di kesebelasan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Bersama Timnas, sebelum ke Olimpiade, Maulwi pernah membela Merah Putih di Asian Games I 1951 di New Delhi dan Asian Games III 1954 di Tokyo. Sebagai kapten dan kiper juga, Maulwi ikut serta dalam Tour Asia timnas PSSI ke Manila, Hongkong, dan Bangkok pada 1955. Pada 1956 ia terlibat lagi dalam tur ke Eropa Timur. Mereka bertandang dan bertanding di Rusia, Yugoslavia, Jerman Timur, dan Chekoslovakia.

Selain dikenal sebagai kiper legendaris timnas Indonesia, Maulwi Saelan juga pernah menjadi ajudan paling setia Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno. Maulwi bahkan disebut sebagai 'Penjaga Terakhir Soekarno'. Itu karena pria kelahiran Makassar tersebut menjadi orang terakhir yang mendampingi Sukarno melewati masa-masa kritis hingga wafat.

Maulwi adalah saksi betapa Sukarno menjadikan sepak bola dan olahraga sebagai salah satu alat diplomasi politik Indonesia di dunia internasional. Di era kepemimpinan Sukarno, tim nasional Indonesia kerap dikirimkan untuk menjalani tur di Eropa, atau laga persahabatan melawan tim kelas dunia.

REVIEW SARASEHAN "MENELADANI PARA PEJUANG UNTUK MEMAJUKAN UNIVERSITAS JEMBER"

Cikal bakal Universitas Jember berasal dari gagasan dr. R. Achmad bersama-sama dengan R. Th. Soengedi dan R. M. Soerachman yang bercita-cita mendirikan perguruan tinggi di Jember. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pada tanggal 1 April 1957, ketiganya membentuk panitia yang diberi nama Panitia Triumviraat dengan komposisi Ketua dr. R. Achmad, Penulis R. Th. Soengedi, dan Bendahara R. M. Soerachman.

Selanjutnya Panitia Triumviraat ini pada tanggal 5 Oktober 1957 membentuk yayasan dengan nama Yayasan Universitas Tawang Alun. Yayasan Universitas Tawang Alun inilah yang kemudian mendirikan universitas swasta di Jember dengan nama Universitas Tawang Alun yang kemudian disingkat UNITA. Dalam perjalanannya, ketiga tokoh tersebut mendapatkan dukungan penuh Bupati Jember saat itu, R. Soedjarwo.

Pada tahun 1959 tepatnya pada tanggal 26 Januari 1959, R. Soedjarwo diangkat sebagai Ketua Yayasan Unita. Secara kebetulan, pada periode 1957 sampai dengan 1964, R. Soedjarwo juga menjabat sebagai Ketua DPRD Swatantra. Boleh dikata, sebagai Bupati Jember waktu itu, R. Soedjarwo mempunyai perhatian cukup besar terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Jember. Mengingat bahwa anggaran pemerintah saat itu masih sangat terbatas. Maka, untuk menunjang bidang pendidikan, R. Soedjarwo bersama tokoh-tokoh masyarakat kemudian mendirikan Yayasan Pendidikan Kabupaten Jember (YPKD) dengan menggali dana dari masyarakat untuk menunjang dunia pendidikan. Salah satu cara yang unik dalam mengumpulkan dana, R. Soedjarwo minta sumbangan dari masyarakat Kabupaten Jember berupa buah kelapa dan botol kosong untuk dijual. Selanjutnya dananya dipergunakan untuk membantu Unita dan sekolah-sekolah yang lain. Untuk membesarkan Unita, R. Soedjarwo kemudian membantu mendirikan gedung kampus Unita yang ada di jalan PB Sudirman. Dana pembangunan bersumber dari dana YPKD. Fakultas pertama yang dibentuk adalah Fakultas Hukum. Sejak tahun 1960, Unita semakin berkembang. Jumlah fakultas, satu demi satu bertambah. Meliputi, Fakultas Sosial Politik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Pertanian. Seiring perjalanan waktu, untuk menambah prasarana kampus, Unita mengundang USAID untuk mendapatkan sumbangan berupa alat laboratorium dan buku-buku.

Kampus Universitas Jember di Tegal Boto, sebenarnya sudah diimpikan R. Soedjarwo. Saat itu tahun 1960, Tegal Boto masih berupa daerah terpencil bagaikan “pulau mati” dan tidak bisa dijangkau transportasi darat. Untuk membuka daerah tersebut, R. Soedjarwo mulai membangun jembatan di jalan PB Sudirman arah ke Jalan Mastrip pada 1961. “Jaembatan tersebut baru selesai tahun 1976 dan hingga kini dikenal sebagai jembatan Jarwo. Pada awal 1961 Yayasan Unita mulai merintis upaya agar Unita bisa berstatus negeri. Untuk itu, R. Soedjarwo mengadakan koordinasi dengan segenap pengurus yayasan, pengurus Unita, tokoh-tokoh daerah, termasuk anggota DPRD. Sidang DPRD pada 19 April 1961 akhirnya menghasilkan keputusan menetapkan resolusi. Resolusi tersebut isinya menyangkut beberapa hal. Pertama, tentang memperkuat ide pembukaan Fakultas Kedokteran, kedua mengirim delegasi yang terdiri dari Ketua DPRD menghadap Pemerintah Pusat, dan ketiga Universitas Tawang Alun agar diakui sebagai Universitas Negeri. Langkah selanjutnya, Yayasan Unita mengirim beberapa delegasi untuk menghadap Menteri PTIP waktu itu dipegang Prof. Mr. Iwa Kusumasumantri. Hasilnya memberikan harapan baru, pemerintah akan menegerikan Unita bersama-sama dengan Unibraw pada 20 Mei 1962.

Untuk menyongsong rencana tersebut, Yayasan Unita kemudian mengirim kembali delegasinya pada 14-24 Maret 1962. Namun di luar dugaan, telah terjadi pergantian Menteri PTIP, yaitu Prof. Dr. Ir. Thoyib Hadiwidjaja yang mempunyai kebijakan baru bahwa tidak membenarkan penegerian dua universitas dalam satu provinsi secara bersamaan. Akibat penundaan penegerian Unita tersebut, Unita akhirnya diintegrasikan dengan Universitas Brawidjaya Malang menjadi Universitas Brawidjaya Jember berdasarkan SK Menteri PTIP No1, tertanggal 5 Januari 1963. Hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat Jember dan mahasiswa Unita khususnya. Melihat hambatan tersebut R. Soedjarwo terus berusaha dengan mengirim delegasi ke Jakarta hingga mendapat dukungan dari DPRD untuk mendesak pemerintah pusat untuk menegerikan Unita menjadi universitas negeri secepatnya. Jerih payah R. Soedjarwo dengan dibantu pihak-pihak terkait, akhirnya membuahkan hasil dengan terbitnya SK Menteri PTIP No 153 tahun 1964 tertanggal 9 November 1964 tentang Didirikannya Sebuah Universitas Negeri Jember.

Review Materi Sejarah Pedesaan

Pada umumnya batas-batas desa di Indonesia ditentukan dari kondisi geografisnya, misalnya antara desa A dan desa B dibatasi oleh sungai, bukit dan lain sebagainya. Ciri-ciri wilayah desa antara lain: masyarakatnya agraris, tradisi-tradisi lama masih berlaku serta sikap kekeluargaan yang sangat kental. Seharusnya lahan juga lebih luas dari jumlah penduduk.

Letak fisiografis juga dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi sebuah desa. Sebagai contoh adalah desa-desa di Madura. Desa di Madura akan cukup sulit untuk berkembang karena keadaan tanahnya yang minim air dan gersang, sehingga tidak memungkinkan untuk ditanami komoditas kebun ataupun pertanian. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Madura akhirnya merantau ke daerah-daerah lain untuk mencari penghidupan di tempat yang lebih baik. Selain itu, kemajuan sebuah desa juga dipengaruhi oleh SDA dan hendaknya didukung oleh kualitas SDM yang baik.

Adapun bentuk pola pemukiman masyarakat di desa antara lain:

1. Memanjang di sepanjang sisi sungai

2. Memanjang di sepanjang sisi jalan

3. Memanjang di sepanjang sisi rel kereta api

4. Memusat pada suatu obyek tertentu

5. Pola menyebar yang pada umumnya berada di daerah pegunungan

Keunikan lain dari desa adalah bahwa sebenarnya sulit untuk menemukan pemilik modal dalam masyarakat desa. Persepsi komunis mengenai hak milik atas tanah sebenarnya tidak berlaku pada masyarakat desa, karena sistem kepemilikan tanah di desa adalah turun-temurun atau warisan. Hal ini tentunya akan melahirkan klaim yang kuat dari pemilik tanah bahwa tanah tersebut adalah warisan leluhurnya, sehingga sulit bagi komunis untuk mengambil alih begitu saja.

Setiap daerah tertentu di Indonesia memiliki penyebutan yang berbeda-beda pada istilah" Desa", seperti "Gampong" di Aceh, "Nagari" di Sumatera Barat dan lain sebagainya. Selain itu, desa dan kelurahan juga memiliki perbedaan tersendiri. Pada proses pengangkatan pemimpin misalnya. Di desa, pemimpin atau kepala desa ditunjuk melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh setiap warga desa secara demokratis. Sedangkan di kelurahan, pemimpinnya ditunjuk langsung oleh walikota atau bupati. Perbedaan mendasar lainnya terletak pada kondisi sosiologi. Kelurahan umumnya berada di wilayah perkotaan hingga wilayah sub-urban. Secara sosiologi, warga kelurahan umumnya tidak memiliki ikatan batin yang kuat satu sama lain. Beda halnya dengan warga di pedesaan. Prinsip gotong royong dan kebersamaan umumnya masih lekat dimiliki masyarakatnya.

Desa sebagai unit paling rendah tingkatannya dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dulu dan bukan terbentuk oleh Belanda. Awal sejarah terbentuknya desa diawali dengan terbentuknya kelompok masyarakat akibat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan kodrat atau kepentingan yang sama dari bahaya luar. Kapan awal pembentukan desa hingga sekarang sulit diketahui secara pasti.

Nama pada setiap desa di Indonesia biasanya memiliki makna tersendiri secara etimologi ataupun onomalogi (onomastik). Hal ini biasanya terkait dengan sejarah atau cerita-cerita masa lampau yang pernah terjadi di desa tersebut. Sebagai contoh adalah Desa Sukosari, Kecamatan Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. Dahulu, desa ini bernama Desa Kaliurip (sungai hidup), karena konon pada jaman dahulu terdapat seorang tokoh yang membangun perkampunga tersebut dan membuat saluran irigasi untuk kebutuhan pertanian. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk, maka lokasi desa berubah berkembang ke arah timur menuju saluran jalan poros Kabupaten, sehingga lambat laun nama desa yang awalnya bernama Kaliurip menjadi Sukosari dalam arti: suko artinya senang dan sari artinya makmur.

STRUKTUR MASYARAKAT DESA

Konsep Struktur Sosial dan Struktur Pihak Desa

Di dalam konsep struktur sosial terkandung pengertian adanya hubungan-hubungan yang jelas dan teratur antara orang yang satu dengan yang lainnya. Untuk dapat membangun pola hubungan yang jelas dan teratur tersebut tentu ada semacam ‘aturan main’ yang diakui dan dianut oleh pihakpihak yang terlibat. Aturan main tersebut adalah norma atau kaidah ini menjadi lebih konkret dan bersifat mengikat maka diperlukan lembaga (institusi).

Pitirin Sorokin membedakan struktur sosial menjadi struktur sosial vertikal dan horizontal. Struktur sosial vertikal (pelapisan/stratifikasi sosial) menggambarkan kelompok-kelompok sosial dalam susunan yang bersifat hierarkis, sedangkan struktur sosial horizontal (diferensiasi sosial) menggambarkan variasi/beragamnya dalam pengelompokan-pengelompokan sosial. 

Smith dan Zopf mengemukakan pendapat tentang pola pemukiman. Menurut mereka pola pemukiman berkaitan dengan hubungan-hubungan keruangan (spatial) antara pemukiman penduduk desa yang satu dengan yang lain dan dengan lahan pertanian mereka. Sementara itu Paul H. Landis menggambarkan adanya empat tipe pola pemukiman yaitu pola pemukiman: 1) mengelompok murni, 2) mengelompok tidak murni, 3) menyebar teratur, dan 4) menyebar tidak teratur. Menurut tipe pola pemukiman mengelompok murni yang paling dominan di dunia, sedangkan yang paling ideal adalah pola pemukiman tipe menyebar teratur. Di Indonesia, terutama di Jawa cenderung memperlihatkan pola pemukiman tipe mengelompok murni.

Struktur Biososial, Sosial dan Umum Masyarakat Desa

Struktur biososial adalah struktur sosial (vertikal maupun horizontal) yang berkaitan dengan faktor-faktor biologis seperti jenis kelamin, usia, perkawinan, suku bangsa dan lainnya. Keterkaitan antara faktor biologis dan struktur sosial diperlihatkan melalui sifat mata pencaharian, di mana ketika masyarakat masih pada taraf food gathering economic sampai dengan ketika bercocok tanam, maka pengalaman dan tenaga fisik menjadi faktor yang dominan. Dengan demikian orang yang lebih tua dan orang yang secara fisik lebih kuat (laki-laki dianggap lebih kuat dibandingkan perempuan) menempati kedudukan sosial yang tinggi.

Struktur sosial vertikal (stratifikasi/pelapisan sosial) merupakan gambaran dari kelompok-kelompok sosial dalam susunan hierarkis. Untuk mengenalinya maka digunakan lambang status (status symbols). Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! Lambang status adalah semua hal atau benda yang menjadi pertanda dari suatu lapisan sosial seperti kekayaan, gaya hidup, pendidikan, keturunan, dan sebagainya. Lambang status ini dianggap mempunyai ‘nilai’ di dalam masyarakat.

Sutardjo Kartohadikoesoemo mengklasifikasikan penduduk desa Jawa menjadi beberapa lapisan sosial berdasarkan faktor pemilikan/penguasaan lahan pertanian, yaitu: 1) warga desa yang memiliki tanah pertanian, rumah dan tanah pekarangan, 2a) warga desa yang mempunyai rumah dan tanah pekarangan, 2b) warga desa yang mempunyai rumah di atas pekarangan orang lain, 3a) warga desa yang kawin dan mondok di rumah orang lain, dan 3b) pemuda yang belum kawin. Berdasarkan kerangka dari Smith dan Zopf, pelapisan sosial masyarakat desa di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan kriteria: 1. luas/sempitnya pemilikan atau penguasaan tanah, 2. adanya pihak lain di luar sektor pertanian, 3. sistem persewaan atau penguasaan tanah, dan 4. sifat pekerjaan.

Struktur sosial horizontal merupakan gambaran mengenai keberagaman pengelompokan sosial dalam masyarakat. Secara umum masyarakat desa merupakan komunitas yang kecil sehingga antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat kemungkinan yang besar untuk saling berhubungan secara langsung dan saling mengenal secara “pribadi”. Hubungan semacam ini disebut hubungan primer dan kelompoknya disebut kelompok primer. Kelompok primer yang utama dalam masyarakat adalah keluarga, lalu ketetanggaan dan komunitas. Keluarga merupakan kelompok sosial yang mempunyai peran dan pengaruh yang paling dominan.

Smith dan Zopf secara umum membedakan dua pola umum desa yaitu desa sistem satu kelas dan desa sistem dua kelas atau desa di mana pemilikan lahan pertanian penduduk mempunyai luas yang rata-rata sama. Sedangkan desa sistem dua kelas adalah tipe desa di mana terdapat perbedaan yang mencolok dalam luas pemilikan lahan pertanian. Di dalam desa sistem satu kelas terdapat pelapisan/stratifikasi sosial,sedangkan di dalam desa sistem dua kelas terdapat polarisasi sosial.

POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA

Pola Kebudayaan Masyarakat Desa Terhadap berbagai definisi tentang kebudayaan, antara lain yang mengemukakan bahwa way of life, yaitu way of thinking, way of feeling, dan way of doing. Untuk menganalisa masyarakat pedesaan yang bersifat bersahaja maka diperlukan konsep kebudayaan yang sederhana pula yaitu kebudayaan dilihat dari aspek kebudayaan dan non-kebudayaan (immaterial culture). Dengan kata lain kebudayaan dilihat sebagai suatu sistem nilai dan norma (adat istiadat) yang mengatur perilaku dan perikehidupan masyarakat desa.

Pola kebudayaan masyarakat desa termasuk pola kebudayaan tradisional, yaitu merupakan produk dari benarnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang hidupnya tergantung pada alam. Menurut Paul H. Landis besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan tradisional ditentukan oleh: 1) sejauh mana ketergantungan terhadap alam, 2) tingkat teknologi yang dimiliki, dan 3) sistem produksi yang diterapkan. Paul H. Landis juga mengemukakan ciri-ciri kebudayaan tradisional yaitu: 1) adaptasinya pasif, 2) rendahnya tingkat invasi, 3) tebalnya rasa kolektivitas, 4) kebiasaan hidup yang lamban, 5) kepercayaan kepada takhayul, 6) kebutuhan material yang bersahaja, 7) rendahnya kesadaran terhadap waktu, cenderung bersifat praktis, dan 9) standar moral yang kaku.

Persyaratan bagi eksistensi pola kebudayaan tradisional tidak hanya menyangkut kesembilan ciri-ciri di atas, melainkan juga harus memperhitungkan kekuatan-kekuatan luar desa (supradesa) seperti pengaruh struktur kekuatan tertentu yang mendominasi desa. Pelbagai kerajaan yang tersebar di persada Nusantara memiliki pengaruh yang sangat menentukan bagi pola kebudayaan masyarakat desa. Pengaruh kerajaan juga menyangkut masalah penguasaan kerajaan terhadap tanah pertanian (sistem feodalisme) sehingga masyarakat desa memiliki ketergantungan yang tinggi pada kerajaan. Di daerah-daerah yang tidak terdapat kerajaan maka sistem kekerabatan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi keberadaan pola kebudayaan tradisional. Dengan kata lain, pola kebudayaan mereka identik dengan sistem kekerabatannya.